Indonesia Police Watch (IPW) menilai aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) cenderung akan berjalan ricuh jika pengamanannya harus melibatkan TNI.
Oleh karenanya, IPW meminta agar TNI dapat memposisikan dirinya sebagai suatu porsi yang profesional dan tak dapat diperalat penguasa semata.
"Sedikitnya, ada tiga kekhawatiran kami jika TNI aktif, yakni pertama akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis. Kedua, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi itu untuk membuat benturan segitiga, antara demonstran, Polri, dan TNI," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane dalam keterangan persnya, Minggu (25/3/2012).
Ketiga, lanjut Neta, TNI dapat diperalat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat.
Neta menegaskan TNI juga harus profesional sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU tentang Nomor 24 tahun 2004 tentang TNI. Sehingga, TNI dapat menahan diri untuk tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa.
Aksi unjuk rasa mahasiswa, diperkirakan akan lebih meningkat di berbagai wilayah Indonesia pada 27 Maret hingga awal April 2012 sebagai perlawanan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
"Aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri. Karena IPW memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga kesulitan nantinya apabila pemerintah menaikkan harga BBM," tegasnya.
